Download SBU 2012 - SBU Merupakan Standar Biaya Umum Tahun 2012, Dimana Menjadi Pedoman Para Abdi Negara dalam Menyusun Perkiraan Besaran Anggaran Yang Di Keluarkan..
Sabtu, 03 Desember 2011
Sosialisasi DIPA 2012
Sosialisasi DIPA 2012 Oleh Menteri Keuangan - Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini sangat tepat dan berguna bagi kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN T.A. 2012,demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Langkah-Langkah Tindak Lanjut Atas UU APBN Tahun 2012 Dalam Rangka Penciptaan Nilai Lebih Pelaksanaan APBN T.A. 2012, yang bertempat di Auditorium Dhanapala pada Selasa, 29 November 2011.
Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo tentang hal-hal terkait dengan arah kebijakan dan tindak lanjut hasil pembahasan APBN 2012 dan hasil penelaahan RKA-K/L 2012, disambung dengan presentasi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto, yang membawakan materi tentang Overview Penyerapan APBN TA 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2012.
Sesi tanya jawab menjadi agenda acara sosialisasi berikutnya. Antusiasme yang ditunjukkan oleh peserta sosialisasi sangat besar, terlihat dengan terpenuhinya kuota penanya pada dua sesi tanya jawab yang disediakan oleh Direktur Anggaran III, Sambas Mulyana, selaku moderator. Dibantu oleh para pejabat eselon II, kedua Direktur Jenderal terlihat sangat serius menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi.
Bocoran Cair DIPA APBN 2012
“APBN 2012 harus diputuskan di Oktober, karena Januari itu DIPA-nya sudah harus selesai,” ujarnya, di Jakarta, Kamis, 29 September 2011.
Hatta menambahkan, penyelesaian pembahasan APBN 2012 pada Oktober merupakan amanat undang-undang. Untuk itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menyelesaikannya tepat waktu. “Saya yakin ini akan selesai,” ujarnya. Sedangkan DIPA APBN 2012 dan Moratorium CPNS, Tidak ada pengaruh sama sekali. Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan bahwa pemerintah akan berupaya agar pembahasan APBN 2012 dapat selesai tepat pada waktunya. Sumber
DIPA APBN 2012 dan Moratorium CPNS
DIPA APBN 2012 dan Moratorium CPNS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar berjanji akan mendorong pencairan dana APBN bisa lebih cepat dari biasanya. Tujuannya agar pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana tersebut seefektif mungkin.
"Saya sudah meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencari solusi, agar APBN bisa bergulir efektif selama minimal 10 bulan, yakni Februari – November. Dengan demikian birokrasi dapat bekerja efektif sepanjang tahun dan tidak ada wasting yang cukup lama," tutur Azwar dalam keterangan persnya, Sabtu (3/12).
Politisi PAN ini mengaku gelisah melihat kecilnya penyerapan anggaran di daerah, lantaran lambannya pencairan dana APBN. Selama ini, APBN terutama di daerah baru bisa cair paling cepat bulan Mei, bahkan ada yang Juni atau Juli. Artinya, ada waktu empat sampai enam bulan di awal tahun, birokrat di daerah tidak bekerja secara efektif."Bagaimana Pemda bisa bekerja maksimal kalau dana APBN belum cair," ujarnya.
Dampak keterlambatan pencairan dana APBN, selain menimbulkan kerawanan dalam penggunaan anggaran karena menumpuk di akhir tahun, masyarakat juga terkena dampaknya. Pasalnya, selama bulan Januari sampai Mei tidak ada belanja pemerintah, sehingga perekonomian masyarakat terganggu.
“Kalau waiting sekitar empat sampai enam bulan itu bisa dihilangkan, maka efektivitas birokrasi tentu akan semakin meningkat,” ujarnya.
Diapun mengimbau kepala BPKP mencari solusi, agar APBN bisa bergulir efektif selama minimal 10 bulan, yakni Februari sampai November. Dengan demikian birokrasi dapat bekerja efektif sepanjang tahun dan tidak ada waiting yang cukup lama. Sumber
"Saya sudah meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencari solusi, agar APBN bisa bergulir efektif selama minimal 10 bulan, yakni Februari – November. Dengan demikian birokrasi dapat bekerja efektif sepanjang tahun dan tidak ada wasting yang cukup lama," tutur Azwar dalam keterangan persnya, Sabtu (3/12).
Politisi PAN ini mengaku gelisah melihat kecilnya penyerapan anggaran di daerah, lantaran lambannya pencairan dana APBN. Selama ini, APBN terutama di daerah baru bisa cair paling cepat bulan Mei, bahkan ada yang Juni atau Juli. Artinya, ada waktu empat sampai enam bulan di awal tahun, birokrat di daerah tidak bekerja secara efektif."Bagaimana Pemda bisa bekerja maksimal kalau dana APBN belum cair," ujarnya.
Dampak keterlambatan pencairan dana APBN, selain menimbulkan kerawanan dalam penggunaan anggaran karena menumpuk di akhir tahun, masyarakat juga terkena dampaknya. Pasalnya, selama bulan Januari sampai Mei tidak ada belanja pemerintah, sehingga perekonomian masyarakat terganggu.
“Kalau waiting sekitar empat sampai enam bulan itu bisa dihilangkan, maka efektivitas birokrasi tentu akan semakin meningkat,” ujarnya.
Diapun mengimbau kepala BPKP mencari solusi, agar APBN bisa bergulir efektif selama minimal 10 bulan, yakni Februari sampai November. Dengan demikian birokrasi dapat bekerja efektif sepanjang tahun dan tidak ada waiting yang cukup lama. Sumber
Dampak / Efek Moratorium PNS Bagi Tamatan Kuliah
Dampak / Efek Moratorium PNS Bagi Tamatan Kuliah - Sebelumnya Info Moratorium CPNS Terbaru | Rencana penghentian sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh Indonesia meresahkan banyak orang. Ini karena mindset masyarakat awam, PNS segala-galanya. Kalau sang anak sudah bekerja sebagai PNS, barulah orang tuanya bangga dan “tidur nyenyak”.
Jika 2010 seluruh Sumbar menerima 4.003 CPNS, tahun ini kuotanya sebanyak itu pula, sekitar 200-an ditempatkan di provinsi.
Namun, menurut Kepala BKD Sumbar, Jayadisman, Minggu (17/7), karena moratorium menyangkut kebijakan, maka ia sebagai pejabat teknis menunggu instruksi dari gubernur. Gubernur tentu menunggu dari presiden pula. Semoga tidak ada moratorium.
Resah
Tanggapan itu diminta atas rencana pemerintah pusat melakukan moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS 2011 (Singgalang, 16/7).
Rozanna, 23, begitu merisaukan orang tuanya di Pasaman Barat yang begitu berharap dia menjadi PNS. Tahun kemarin ia sudah gagal tes.
Usai itu menjalani honor di salah satu sekolah swasta di Padang. Hampir setahun dia menunggu CPNS berikutnya. Karena itu, ketika mendapatkan kabar kalau CPNS 2011 ditiadakan, dia risau.
“Padahal saya sudah berusaha meyakinkan orang tua untuk bersabar, saya akan tes lagi tahun ini dan mudah-mudahan lulus,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Tahun lalu, Zana, begitu ia akrab disapa, mengikuti tes penerimaan CPNS di dua daerah, Sijunjung dan Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pada 2011 ini sudah berencana untuk tes di empat tempat di Kepulauan Riau, Pekanbaru, Sumbar, dan Jambi.
“Nanti melihat komposisi dimana dibutuhkan dan kalau jadwal tesnya tidak bentrok,” katanya.
Tak begitu menyangka ada efek kekecewaan yang begitu sangat kalau seandainya penerimaan CPNS 2011 ini juga tiada.
Hilda Yati, mahasiswa UNP yang sekarang mengejar wisuda periode September ini mengatakan kalau dia mengejar target tamat untuk tes CPNS.
“Biasanya kan tes CPNS Oktober, saya kejar tamat September supaya Oktober langsung bisa ikut tes,” katanya.
Namun kalau misalnya tes 2011 ditiadakan, ia kecewa. “Kata orang tua saya ya memang harus PNS, masa depan cerah, ada pensiun, pinjam uang bank pun gampang,” katanya.
Untuk gaji 4,59 juta orang pegawai diberitakan negara menghabiskan Rp180,6 triliun. Pada 2011 ditambah lagi Rp17,9 triliun. Hal tersebut itulah yang membuat pengefisiensian pengeluaran untuk gaji pegawai. Pegawai dikurangi untuk meminimalisir pengeluaran. Penerimaan CPNS diberhentikan untuk sementara.
Gegabah
Dosen Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Isa Gautama mengatakan kalau wajar jika banyak masyarakat kecewa. Bagaimana tidak? Tidak bisa dipungkiri kalau Indonesia adalah negara pegawai. Apalagi untuk Sumbar, perusahaan-perusahaan swasta besar itu sangat sedikit, bisa dikatakan cuma Semen Padang.
“PNS itu tetap menjadi nomor satu bagi masyarakat kita, karena untuk menjadi pengusaha atau wiraswasta bukan hal yang mudah, selain mental yang kuat juga butuh modal,” katanya kepada Singgalang, Minggu (17/7).
Menurutnya, keputusan penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS di seluruh Indonesia yang Keppresnya sedang disusun itu merupakan sebuah keputusan yang gegabah. Apakah dengan cara tersebut efektif untuk menekan pengeluaran APBD. Sementara kebocoran di sana-sini banyak.
“Kita lihat sekarang persentase pejabat yang terjaring kasus korupsi, banyak. Itulah yang sebenarnya menjadi permasalahan krusial kita, yang membuat kas negara jebol terus,” ujarnya.
Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah anggaran yang bocor di sana-sini. “Lebih dari Rp6 triliun uang negara hilang karena ulah para pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat daerah itu kan jajaran depdagri. Kenapa kemudian masyarakat yang harus terkena imbasnya,” katanya.
Dia menjelaskan, tamatan S1 meningkat baik dari kuantitas maupun kualitas. Kemanakah tenaga-tenaga tersebut didrop?
Menurutnya, hal itu justru akan merugikan pemerintah. Alumni-alumni perguruan tinggi yang berkualitas akan lari ke perusahaan-perusahaan swasta atau asing. Sementara dalam suatu instansi pemerintahan, selalu ada yang pensiun tiap tahunnya.
“Ini akan menyebabkan kualitas SDM institusi pemerintahan menurun, padahal makin hari tiap kantor itu akan lahir bidang-bidang baru,” paparnya.
Menurutnya, sistem penerimaan CPNS lah yang harus dibenahi. Apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan? Sudahkah menerapkan solusi the right man on the right place?
“Di lapangan, toh kita banyak melihat PNS yang hanya ongkang-ongkang kaki dan kerjaannya tidak jelas, atau mereka yang tugasnya tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Itulah yang menjadi permasalahan bukan justru malah menghentikan penerimaan CPNS. Dengan moratorium tersebut dapat dipastikan, gelombang pengangguran akan semakin besar,” pungkasnya. Sumber
Jika 2010 seluruh Sumbar menerima 4.003 CPNS, tahun ini kuotanya sebanyak itu pula, sekitar 200-an ditempatkan di provinsi.
Namun, menurut Kepala BKD Sumbar, Jayadisman, Minggu (17/7), karena moratorium menyangkut kebijakan, maka ia sebagai pejabat teknis menunggu instruksi dari gubernur. Gubernur tentu menunggu dari presiden pula. Semoga tidak ada moratorium.
Resah
Tanggapan itu diminta atas rencana pemerintah pusat melakukan moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS 2011 (Singgalang, 16/7).
Rozanna, 23, begitu merisaukan orang tuanya di Pasaman Barat yang begitu berharap dia menjadi PNS. Tahun kemarin ia sudah gagal tes.
Usai itu menjalani honor di salah satu sekolah swasta di Padang. Hampir setahun dia menunggu CPNS berikutnya. Karena itu, ketika mendapatkan kabar kalau CPNS 2011 ditiadakan, dia risau.
“Padahal saya sudah berusaha meyakinkan orang tua untuk bersabar, saya akan tes lagi tahun ini dan mudah-mudahan lulus,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Tahun lalu, Zana, begitu ia akrab disapa, mengikuti tes penerimaan CPNS di dua daerah, Sijunjung dan Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pada 2011 ini sudah berencana untuk tes di empat tempat di Kepulauan Riau, Pekanbaru, Sumbar, dan Jambi.
“Nanti melihat komposisi dimana dibutuhkan dan kalau jadwal tesnya tidak bentrok,” katanya.
Tak begitu menyangka ada efek kekecewaan yang begitu sangat kalau seandainya penerimaan CPNS 2011 ini juga tiada.
Hilda Yati, mahasiswa UNP yang sekarang mengejar wisuda periode September ini mengatakan kalau dia mengejar target tamat untuk tes CPNS.
“Biasanya kan tes CPNS Oktober, saya kejar tamat September supaya Oktober langsung bisa ikut tes,” katanya.
Namun kalau misalnya tes 2011 ditiadakan, ia kecewa. “Kata orang tua saya ya memang harus PNS, masa depan cerah, ada pensiun, pinjam uang bank pun gampang,” katanya.
Untuk gaji 4,59 juta orang pegawai diberitakan negara menghabiskan Rp180,6 triliun. Pada 2011 ditambah lagi Rp17,9 triliun. Hal tersebut itulah yang membuat pengefisiensian pengeluaran untuk gaji pegawai. Pegawai dikurangi untuk meminimalisir pengeluaran. Penerimaan CPNS diberhentikan untuk sementara.
Gegabah
Dosen Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Isa Gautama mengatakan kalau wajar jika banyak masyarakat kecewa. Bagaimana tidak? Tidak bisa dipungkiri kalau Indonesia adalah negara pegawai. Apalagi untuk Sumbar, perusahaan-perusahaan swasta besar itu sangat sedikit, bisa dikatakan cuma Semen Padang.
“PNS itu tetap menjadi nomor satu bagi masyarakat kita, karena untuk menjadi pengusaha atau wiraswasta bukan hal yang mudah, selain mental yang kuat juga butuh modal,” katanya kepada Singgalang, Minggu (17/7).
Menurutnya, keputusan penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS di seluruh Indonesia yang Keppresnya sedang disusun itu merupakan sebuah keputusan yang gegabah. Apakah dengan cara tersebut efektif untuk menekan pengeluaran APBD. Sementara kebocoran di sana-sini banyak.
“Kita lihat sekarang persentase pejabat yang terjaring kasus korupsi, banyak. Itulah yang sebenarnya menjadi permasalahan krusial kita, yang membuat kas negara jebol terus,” ujarnya.
Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah anggaran yang bocor di sana-sini. “Lebih dari Rp6 triliun uang negara hilang karena ulah para pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat daerah itu kan jajaran depdagri. Kenapa kemudian masyarakat yang harus terkena imbasnya,” katanya.
Dia menjelaskan, tamatan S1 meningkat baik dari kuantitas maupun kualitas. Kemanakah tenaga-tenaga tersebut didrop?
Menurutnya, hal itu justru akan merugikan pemerintah. Alumni-alumni perguruan tinggi yang berkualitas akan lari ke perusahaan-perusahaan swasta atau asing. Sementara dalam suatu instansi pemerintahan, selalu ada yang pensiun tiap tahunnya.
“Ini akan menyebabkan kualitas SDM institusi pemerintahan menurun, padahal makin hari tiap kantor itu akan lahir bidang-bidang baru,” paparnya.
Menurutnya, sistem penerimaan CPNS lah yang harus dibenahi. Apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan? Sudahkah menerapkan solusi the right man on the right place?
“Di lapangan, toh kita banyak melihat PNS yang hanya ongkang-ongkang kaki dan kerjaannya tidak jelas, atau mereka yang tugasnya tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Itulah yang menjadi permasalahan bukan justru malah menghentikan penerimaan CPNS. Dengan moratorium tersebut dapat dipastikan, gelombang pengangguran akan semakin besar,” pungkasnya. Sumber
Info Moratorium CPNS Terbaru
Info Moratorium CPNS Terbaru - Tiga kementrian terkait sudah sepakat menghentikan sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang berlaku 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Rencananya, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menpan-RB EE Mangindaan, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang moratorium penerimaan CPNS itu pada 24 Agustus 2011.
"Insya Allah akan diberlakukan moratorium dengan pengecualian-pengecualian yang sangat ketat," ujar Gamawan di kantornya, Jumat (19/8).
Meski ada moratorium, namun ada sejumlah pengecualiaan, dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan minimal. Misalnya, tetap menerima CPNS bidang kesehatan seperti dokter, untuk menggantikan yang pensiun. Tenaga bidang pendidikan seperti dosen, juga tetap direkrut. Dikatakan Gamawan, untuk PNS tenaga administrasi saat ini sudah membludak.
Dipaparkan Gamawan, jumlah PNS per 13 Mei 2011 sebanyak 4.708.330 orang atau memiliki persentase 1,98 persen dibanding jumlah penduduk sekitar 237 juta orang lebih. Menurut lokasi, jumlah PNS pusat sekitar 916.493 orang (19,5 persen) dan PNS daerah 3.791.837 orang (80,5 persen).
Kebijakan moratorium ini, kata Gamawan, akan disosialisasikan oleh tim reformasi birokrasi kepada gubernur dan bupati/wali kota.
Masa moratorium ini, lanjutnya, akan digunakan untuk menata kepegawaian, misalnya soal distribusi yang belum merata. Nantinya, jika ada kelebihan PNS dalam kabupaten/kota, bisa didistribusikan kepada daerah lain di satu provinsi yang kekurangan. "Sehingga tak harus menambah, tapi menggeser," kata Gamawan.
Hal yang sama juga diberlakukan untuk instansi pusat. Jika kementerian tertentu kelebihan jumlah PNS bidang tenaga administrasi, dilakukan pemindahan ke kementerian lain.
Terpisah, Menpan-RB EE Mangindaan menjelaskan, moratorium ini akan disepakati dalam bentuk penandatanganan SKB oleh tiga menteri terkait itu. Mangindaan pernah mengatakan, moratorium ini bukan berarti pemberhentian seluruh rekrutmen CPNS baru. Ada beberapa pos penting yang tetap membutuhkan regenerasi PNS baru melalu seleksi CPNS. Diantaranya tenaga sipir, tenaga pendidik dan kesehatan. Sumber.
"Insya Allah akan diberlakukan moratorium dengan pengecualian-pengecualian yang sangat ketat," ujar Gamawan di kantornya, Jumat (19/8).
Meski ada moratorium, namun ada sejumlah pengecualiaan, dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan minimal. Misalnya, tetap menerima CPNS bidang kesehatan seperti dokter, untuk menggantikan yang pensiun. Tenaga bidang pendidikan seperti dosen, juga tetap direkrut. Dikatakan Gamawan, untuk PNS tenaga administrasi saat ini sudah membludak.
Dipaparkan Gamawan, jumlah PNS per 13 Mei 2011 sebanyak 4.708.330 orang atau memiliki persentase 1,98 persen dibanding jumlah penduduk sekitar 237 juta orang lebih. Menurut lokasi, jumlah PNS pusat sekitar 916.493 orang (19,5 persen) dan PNS daerah 3.791.837 orang (80,5 persen).
Kebijakan moratorium ini, kata Gamawan, akan disosialisasikan oleh tim reformasi birokrasi kepada gubernur dan bupati/wali kota.
Masa moratorium ini, lanjutnya, akan digunakan untuk menata kepegawaian, misalnya soal distribusi yang belum merata. Nantinya, jika ada kelebihan PNS dalam kabupaten/kota, bisa didistribusikan kepada daerah lain di satu provinsi yang kekurangan. "Sehingga tak harus menambah, tapi menggeser," kata Gamawan.
Hal yang sama juga diberlakukan untuk instansi pusat. Jika kementerian tertentu kelebihan jumlah PNS bidang tenaga administrasi, dilakukan pemindahan ke kementerian lain.
Terpisah, Menpan-RB EE Mangindaan menjelaskan, moratorium ini akan disepakati dalam bentuk penandatanganan SKB oleh tiga menteri terkait itu. Mangindaan pernah mengatakan, moratorium ini bukan berarti pemberhentian seluruh rekrutmen CPNS baru. Ada beberapa pos penting yang tetap membutuhkan regenerasi PNS baru melalu seleksi CPNS. Diantaranya tenaga sipir, tenaga pendidik dan kesehatan. Sumber.
Info Biodata Ayu Ting ting
Info Biodata Ayu Ting ting
- Nama : Ayu Tingting
- Tempat/tgl lahir : Depok, 20 Juni 1990
- Profesi : Penyanyi dangdut, presenter, model
- Tinggi badan : 160 cm
- Berat badan : 45 kg
- Prestasi : Bintang sari ayu 2006, Putri Depok 2006, Mojang Depok, Presenter Kuis (ANTV), Album Dangdut (Geol Ajep2)
- Album : Dangdut (Rekening Cinta), Goyang Sejati (ANTV), Dangdut Yoo (TPI), Kamera Ria (TVRI),
- Dangdut Pro (TVRI) Foto Ayu Ting Ting Alamat Palsu
Langganan:
Postingan (Atom)